Gres Gracelia, Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT.
Kupang, beritapas – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menilai Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq diduga melakukan upaya manipulatif dengan mencatut sejumlah nama tokoh agama dan masyarakat guna meloloskan proyek geotermal yang ditolak masyarakat di Kabupaten tersebut.
Di dalam SK Nomor 163 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Pendamping Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Atadei 2 x 5 Megawatt tersebut, Bupati Tuaq mencatut nama Romo Deken Lembata, Sinyo da Gomez sebagai pengarah.
Adapun tugas pengarah sebagaimana diuraikan di dalam SK yang diteken pada 25 Februari tersebut mengarahkan seluruh tahapan kegiatan pra konstruksi, perizinan dan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTP Atadei.
Pencatutan naman melalui Surat Keputusan ini diungkap sendiri oleh Deken Lembata, Romo Sinyo Da Gomes kepada sejumlah media di Lembata, belum lama ini.
Wakil Uskup Larantuka ini mengaku bahwa dirinya tidak pernah dihubungi oleh pihak manapun, termasuk Bupati Tuaq untuk menjadi pengarah seperti yang ada di dalam SK tersebut.
Dalam pertemuan WALHI NTT bersama FRONTAL, jejaring komunitas di Lembata dan tokoh masyarakat adat, WALHI juga menemukan fakta lain bahwa selain Romo Deken, sejumah tokoh masayarakat yang selama ini telah menyatakan sikapnya menolak proyek geothermal Atadei, juga ikut dicatut.
WALHI NTT menduga bahwa Bupati Lembata dengan sengaja mencatut nama tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam SK Pokja Pembangunan Pembangkit Listrik PLTP Atadei tersebut untuk memecah gerakan di tengah masyarakat yang selama ini tegas menolak kehadiran proyek tersebut.
“Kami menduga, Bupati Lembata secara sadar melakukan ini untuk mengadu domba masyarakat yang selama ini menolak proyek geotermal di Lembata,” kata Gres Gracelia, Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT.
Menurut Grace, pola semacam ini sangat berbahaya, karena proyek ini sangat sensitif dan sebagai pemimpin Bupati Tuaq tega melakukan hal ini tanpa memikirkan dampak yang timbul kemudian.
Karena itu, WALHI NTT meminta Bupati Tuaq untuk bertanggung jawab dan mengklarifikasi langkahnya terkait pencatutan nama dalam SK tersebut secara transparan kepada publik.
Selain Bupati Lembata WALHI juga mengingatkan seluruh pimpinan kepala daerah di Pulau Flores, Lembata dan Alor tentang kerentanan bagi mereka yang berada di dalam wilayah ring of fire (cincin api) dengan kerentanan bencana alam yang tinggi akibat letusan gunung berapi yang sangat aktif.
WALHI mengingatkan Bupati Lembata agar memikirkan dampak ekologis yang akan terjadi ketika memaksakan pengembangan proyek geotermal di Lembata.
“Dia tidak boleh serta merta mendukung pengembangan geotermal di tengah situasi kerentanan tersebut. Keselamatan warga dan keberlanjutan pulau tersebut harus menjadi prioritas utama,” tegas Grace.
Dalam catatan WALHI NTT, pola yang dilakukan Bupati Lembata, tak ubahnya dengan pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena yang mengklaim bahwa tahapan pengembangan proyek geotermal di NTT berjalan aman. Sikap Gubernur ini kontras dengan jaminan keamanan yang dipromosikannya sekadar untuk melayani kepentingan semu, sebatas berorientasi pada proyeksi investasi bukan berupaya untuk memitigasi.
“Dia sama sekali tidak menempatkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan sebagai yang utama. Jadi, Gubernur dan Bupati Lembata ini sama dalam hal menempatkan warganya pada posisi yang berbahaya, “, ungkap Grace
WALHI NTT juga menyatakan sikap menolak semua upaya pemerintah untuk mengembangkan proyek geotermal di Lembata dan mendesak pemerintah untuk mengutamakan keselamatan ruang hidup dan stabilitas kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah krisis ekologis dan ekonomi saat ini sebagai yang utama. ***BP01
Komentar