Lembata, beritapas – Aliansi Expedisi Lembata (AXEL) dan Forum Parlemen Jalanan Lomblen (FORMALEN) bakal kembali menggelar aksi massa jilid II ke kantor Unit Pengelolah Pelabuhan (UPP) Lewoleba dan kantor Bupati Lembata.
Belum ada tanggal pasti, namun dalam rapat front yang dihadiri puluhan anggota AXEL dan sejumlah aktivis FORMALEN di lapangan Harnus Lewoleba, Kamis malam, 23 April 2026, aksi tersebut akan digelar dalam waktu dekat.
Rapat yang dipimpin aktivis FORMALEN, Broin Tolok ini menyepakati dua tuntutan utama yakni terkait izin dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI untuk beachjing atau sandar Ramp door kapal ferry di pelabuhan laut Lewoleba dan tindaklanjut atas tuntutan massa dalam aksi 8 April lalu dan surat penegasan sikap 15 April 2026.
“Selain menuntut sandar Ramp Door untuk Ferry di pelabuhan umum Lewoleba, waktu itu kami juga tuntut bangun plengsengan. Namun pasca survei itu agak sulit sehingga tanggal 15 April itu kami kembali surati Pemda untuk berkomunikasi dengan PT. Pelni, menambah rute kapal Roro side Ramp door seperti KM. Egon ke Lembata. Itu solusi taktis sekaligus kebutuhan jangka panjang”, ungkap Heri Tanatawa, Jubir AXEL dan FORMALEN, Kamis malam, 23 April 2026.
Heri menegaskan AXEL dan FORMALEN telah menyediakan data dukung untuk kepentingan penambahan Rute kapal Roro pasca menyurati Pemda Lembata, namun sampai saat ini belum ada informasi lanjutan soal tawaran ini.
Heri menjelaskan, Pemda Lembata sepertinya kurang paham dengan alur distribusi kebutuhan dagang di Lembata sehingga lamban dalam mengeksekusi solusi jangka pendek maupun jangka panjang yang ditawarkan AXEL dan FORMALEN.
“Kiblat dagang kita di Lembata ini tercentral di dua titik yaitu didominasi Maumere-Surabaya. Satunya lagi yaitu Kupang, sehingga jika akses ke dua titik ini tersendat, maka harga barang dengan sendirinya naik”, jelasnya.
Lanjutnya, saat ini harga kontainer naik dari 13,5 juta menjadi 16 juta per kontainer, buruh darat 1,1 juta, buruh laut 1,6 juta, harga sewa kendaran 300 ribu rupiah, ongkos masuk pelabuhan 30 ribu rupiah sehingga totalnya kurang lebih 19 juta rupiah dan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga barang.
Karena itu usulan untuk bersurat sekaligus bertemu PT. PELNI dan Kementerian Perhubungan membicarakan penambahan rute kapal Roro ke Lembata menjadi solusi jangka pendek sekaligus kebutuhan jangka panjang yang mesti diupayakan secara serius oleh Pemda Lembata.
“Kan Pemda tinggal bawa orang PELNI dari sini, bersama Pimpinan DPRD ke Jakarta lalu datangi langsung PT. PELNI, kemudian ke Kementerian Perhubungan untuk minta tambah rute KM. Egon dari Waingapu, Kupang, Larantuka, Lewoleba. Tanya langsung juga soal ijin sandar Ramp Door ferry di pelabuhan umum, kan simpel” ujar Heri.
Sementara itu, koordinator Umum AXEL dan FORMALEN, Ciprianus Pito Lerek menjelaskan, selain berorasi rencananya aksi jilid II ini akan dilanjutkan massa dengan membuka pasar ternak, hasil komoditi, hasil laut milik pekerja Expedisi di depan kantor Bupati.
“Ini upaya untuk bertahan di tengah ketidakpastian, rekan-rekan pekerja ekspedisi dan pedagang antar pulau menderita terlalu lama. Solusi yang kita tawarkan juga dijalankan setengah hati. Bahkan ke Jakarta untuk dekati PT. Pelni dan Kemenhub saja Pemda beralasan tidak punya anggaran untuk perjalanan dinas. Jadi apakah kami urungan untuk biayai? “, tanya Pito.
Sementara itu, Ismail Langoday perwakilam AXEL menjelaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek agar aktivitas bongkar muat kendaraan roda empat atau lebih di Lembata tetap berjalan, bukan menunggu perbaikan pelabuhan ferry Waijarang.
Menurutnya, kalau plengsengan tidak jadi dibangun maka Pemda Lembata fokus kawal ijin sandar Ramp Door ferry di pelabuhan umum dengan mendatangi Dirjen Kementerian Perhubungan laut sekaligus minta minta penambahan rute kapal Roro dan bangun koordinasi dengan PT. Pelni, bukan menunggu sampai pelabuhan Waijarang Ferry diperbaiki.
“Soal perbaikan pelabuhan Waijarang, kami sudah tau dari Desember 2025 bahwa Mei 2026 mulai dikerjakan. Ini konstruksi dalam air jadi entah selesainya kapan. Yang kami kejar adalah kapan ijin itu keluar untuk sandar ramp door pelabuhan laut Lewoleba dan kapan Pemda ke PT. PELNI dan KEMENHUB, jangan tidur terus sebelum kendaraan kami ditarik leasing” ungkapnya.
Data yang dihimpum, satu unit ekpedisi dapat mempekerjakan 3 sampai 5 orang. Artinya ada ratusan orang yang bekerja pada usaha jasa ini dan ribuan orang di belakang mereka. Saat ini di kabupaten Lembata terdapat puluhan kendaraan ekpedisi yang rutin setiap jadwal penyeberangan. Hampir sebagian dari puluhan kendaraan tersebut masih berstatus kredit.
Selain aksi dan menyurati Pemda Lembata, AXEL dan FORMALEN juga telah menyurati Gubernur NTT untuk ikut membantu, membangun komunikasi ke Kementerian Perhubungan soal izin beachjing dan penambahan rute KM Egon di wilayah NTT, termasuk Lembata. *BP01
Komentar